Aktivitas penginputan evaluasi anggaran ke sistem e-budgeting digelar di Ruang Pola, Gedung Bappeda, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015).
Ruangan di lantai dua ini, termasuk di selasar depan pintunya, dipenuhi para PNS dari dinas terkait, jumlahnya sekitar 200 orang yang kebanyakan sedang mengenakan pakaian motif batik.
Sementara itu, kepala dinas terkait bergiliran memenuhi lima meja di dalam ruang pola untuk mendapat bimbingan, dan akhirnya menginput anggaran ke sistem e-budgeting.
"Bappeda mengatakan bahwa kita membuka ini tak sembunyi-sembunyi, bahwa dalam jangka tujuh hari, Pemda DKI membuka lock password untuk penyesuaian evaluasi Departemen Dalam Negeri (Kemendagri)," kata Kepala Badan Anggaran Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono di lokasi.
Tentu saja yang diinput ini adalah hasil pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD pada hari sebelumnya. "Semua bisa cek. Kita bukan masalah setuju tidak setuju, tapi ini haknya Bappeda, haknya TAPD untuk membuka selama tujuh hari," kata Heru
Dia menyatakan penginputan ini bisa dicek langsung oleh masyarakat, layaknya pasar modal. Setiap tiga jam akan dilihat apakah masih ada sisa anggaran yang belum masuk. Bila masih ada lantas mau diapakan?
"(Misal) Ternyata masih ada sisa sampai pukul 12.00 WIB misalnya masih ada uang Rp 500 miliar. Anda mau ke mana? Kalau ada anggota Banggar DPRD bilang (misal) Rp 500 miliar tambahan ke penebalan pendidikan, ya silakan, ambil pendidikan di bidang mana, di Bidang Kesra," kata Heru.
Ada lima meja yang dipakai bergiliran per dinas terkait sesuai dengan ranahnya, terdiri dari meja untuk bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, asisten pembangunan, perekonomian dan keuangan. Lima meja itu berjejer dengan meja berbentuk 'U' untuk menginput anggaran ke e-budgeting.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar